 |
| Foto: Putri/BETV |
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers Rabu pagi menyebutkan bahwa data tersebut harus dijadikan peringatan keras. “Ini adalah alarm buat kita semua. Kita perlu menang
gapi kondisi ini dengan kebijakan yang konkret, bukan sekadar retorika,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.
Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menambah kekhawatiran: jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, naik sekitar 83.450 orang dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pekerja sektor informal — yang rawan terhadap guncangan ekonomi — kini mencapai lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja formal yang stabil semakin sulit diraih.
Kondisi di lapangan memperkuat fakta tersebut. Baru-baru ini, ratusan pelamar menyerbu sebuah warung seblak di Ciamis yang membuka lowongan pekerjaan biasa. Fenomena ini menyedot perhatian publik dan menjadi simbol krisis ketenagakerjaan yang makin kasat mata. Potret serupa juga tergambar dalam laporan Tempo.co, yang mendokumentasikan ribuan pelamar kerja memadati bursa kerja di tengah meningkatnya angka pengangguran.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai bahwa lonjakan pengangguran ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Pertumbuhan ekonomi kita mulai positif, tapi siapa yang merasakan? Pasar tenaga kerja masih jalan di tempat,” ungkap Bhima dalam diskusi publik di Jakarta.
Pemerintah memang telah menjanjikan berbagai program seperti pelatihan vokasi, Kartu Prakerja, hingga perluasan proyek padat karya. Namun, efektivitas program-program tersebut kerap dipertanyakan. Data dari BPS menunjukkan bahwa mayoritas peserta pelatihan tidak langsung terserap ke dunia kerja, apalagi yang sesuai bidangnya.
Di tengah tekanan ini, muncul pula kritik terhadap agenda “Indonesia Emas 2045” yang dinilai masih terlalu normatif dan jauh dari realita. Jika tren pengangguran dan dominasi pekerja informal ini terus berlanjut, narasi tentang bonus demografi bisa berubah menjadi beban struktural.
Sebagai negara dengan populasi produktif yang besar, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi nasional yang kuat. Namun, tanpa tata kelola ketenagakerjaan yang cermat, sumber daya manusia unggul hanya akan menjadi jargon politik yang kosong.
Penulis: Syfarial Zainurrasyid
Editor: M. Choirul Amin Rais
#imf #indonesia #emas #2045 #penganguran #ekonomi
