![]() |
Sumber foto: Nakama |
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menganggap fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI merupakan upaya untuk memecah belah bangsa.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Begitu pun salah satu anggota MPR/DPR RI, Firman Soebagyo, merespons fenomena pengibaran bendera One Piece. Ia menganggap aksi itu salah satu bentuk provokasi menjatuhkan pemerintahan.
"Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh," kata Firman di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (31/7/2025).
Tidak perlu, lah, meragukan nasionalisme generasi muda. Mungkin, gap antargenerasi menjadi hal yang perlu dibicarakan baik-baik. Hanya karena ikon benderanya berbentuk tengkorak pakai topi jerami, bukan berarti Nakama ingin menjadi bajak laut sungguhan. Semuanya hanya fiksi, bukan untuk diseriusi. Apalagi, sampai harus menganggap fenomena tersebut harus dibawa ke ranah hukum, seperti yang dikatakan oleh Menteri Politik dan Keamanan (Polkam) RI, Budi Gunawan. Beliau menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menindak tegas dan memroses hukum warga apabila ada tindakan kesengajaan atau memprovokasi lewat kegiatan pengibaran bendera One Piece.
Loh, kalian ini sebenarnya tidak bisa mengasah kepekaan dan empati, ya? Atau jangan-jangan, kalian sengaja "menciptakan" masalah agar punya kerjaan? Gemar sekali, bercanda diseriuskan, hal yang serius dibercandakan. Huh, sabar. Nih, saya jelaskan menggunakan bahasa bayi ...
Bapak-Bapak Pejabat yang Terhormat, seharusnya kalian tidak perlu bersusah payah mengeluarkan energi untuk menanggapi hal-hal receh seperti ini. Bahkan, anak kecil juga tidak akan menganggap hal ini sebagai masalah yang besar. Ya, kecuali, kalau memang kalian mau memvalidasi sindiran terselubung dari pengibaran bendera One Piece tersebut.
Daripada merespons dengan narasi "Fenomena ini bentuk provokasi!", lebih baik diganti menjadi "Fenomena ini bentuk kritik. Yang penting, pengibarannya tidak lebih tinggi daripada Sang Saka Merah Putih. Maka dari itu, kita para pejabat mesti membenahi permasalahan yang ada di negeri ini. Ayo sama-sama kita sahkan Undang-Undang Perampasan Aset segera!"
Dengan merespons seperti itu, percayalah, jangankan Nakama, seluruh masyarakat akan dengan senang hati menjadi pendengung/buzzer organik untuk mendukung pejabat Istana dan pejabat Senayan. Jadi, tidak perlu lagi menghabiskan energi dan anggaran yang besar untuk membuat kontra-narasi melawan Nakama.
Penulis: Amin Rais (Nakama Karbitan)
#OnePiece #Nakama #HUT80RI #Satire