Siasat Kekuasaan atau Ajang Pembuktian Akal Sehat?

Sumber: ANTARA Foto

NARRAN.ID, OPINI — Penunjukan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 2 Oktober 2026, membuka perdebatan baru tentang hubungan antara kritik dan kekuasaan. Rocky Gerung dilantik bersama 25 anggota Wantimpres lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. 

Masuknya figur yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintah ke dalam struktur kekuasaan menghadirkan dua kemungkinan yang berhadapan. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai strategi perangkulan: ketika kritik yang sebelumnya disampaikan secara terbuka berubah menjadi bagian dari mekanisme pertimbangan internal, cara kritik itu disampaikan tentu berada dalam konteks yang beda. Di sisi lain, ia dapat menjadi ujian atas konsistensi kritik itu sendiri. Apakah suara yang selama ini lantang di ruang publik akan tetap memiliki daya koreksi ketika pemiliknya kini berada di dalam lingkaran kekuasaan?

Bagi mereka yang skeptis, perangkulan terhadap seorang pengkritik dapat menimbulkan persoalan baru. Ketika kritik yang sebelumnya disampaikan secara terbuka berubah menjadi bagian dari mekanisme pertimbangan internal, terdapat kemungkinan sebagian perdebatan yang semula dapat diuji publik justru berlangsung di ruang yang lebih tertutup. Apalagi anggota Wantimpres dalam menjalankan tugasnya terikat etika jabatan dan tanggung jawab kelembagaan. Bukan berarti Rocky Gerung pasti akan kehilangan daya kritis, melainkan apakah posisi barunya akan mengubah cara kritik itu disampaikan dan diterima publik.

Perubahan posisi komunikator menjadi penting. Dalam perspektif dramaturgi Erving Goffman, seseorang yang berpindah peran juga berhadapan dengan perubahan panggung, tuntutan, dan cara menampilkan dirinya di hadapan khalayak. Rocky Gerung yang sebelumnya berbicara sebagai pengamat dan pengkritik kini memiliki peran institusional sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden. Panggungnya berubah, dan bersama itu berubah pula konteks komunikasi yang mengitarinya.

Kekhawatiran berikutnya dapat dibaca melalui teori Spiral of Silence Elisabeth Noelle Neumann. Teori ini menjelaskan kecenderungan seseorang menahan ekspresi pendapat ketika merasa opini tertentu berada dalam posisi yang tidak dominan atau ketika terdapat risiko isolasi sosial. Dalam konteks Rocky Gerung, teori ini bukan untuk menyimpulkan bahwa ia akan membungkam dirinya sendiri. Sebaliknya, ia menjadi pertanyaan: apakah perubahan posisi kelembagaan akan memengaruhi keberanian, bentuk, dan ruang bagi Rocky Gerung untuk menyampaikan pandangan kritis di hadapan publik?

Sumber: BPMI

Pertanyaan tersebut membawa persoalan ini kembali kepada ruang publik.

Dalam perspektif Jurgen Habermas, komunikasi publik memiliki arti penting karena gagasan dan keputusan politik idealnya dapat diperdebatkan, diuji, dan dikritisi melalui proses komunikasi yang rasional. Jika seorang pengkritik masuk ke dalam institusi kekuasaan, tantangannya bukan hanya bagaimana ia memberikan pertimbangan kepada Presiden, tetapi juga bagaimana daya kritisnya tetap memiliki hubungan dengan ruang publik.

Karena itu, penunjukan Rocky Gerung tidak harus buru-buru dibaca sebagai keberhasilan perangkulan kekuasaan ataupun sebagai bukti bahwa kritik telah ditundukkan. Pelantikan pada hari ini baru membuka sebuah ujian yang jawabannya belum tersedia. Rocky Gerung sendiri menegaskan bahwa peran Wantimpres bukan sekadar mengkritik, melainkan memberikan pertimbangan secara kritis kepada Presiden. Keputusan atas kebijakan tetap berada di tangan Presiden.

Persoalannya bukan lagi apakah Rocky Gerung mampu mengkritik kekuasaan dari luar, melainkan apakah ia mampu mempertahankan daya kritis ketika kini berada di dalamnya. Apa yang selama ini ia gaungkan benar-benar diuji, bukan ketika berhadapan dengan kekuasaan, tetapi ketika diberi tempat untuk berbicara dari dalamnya.

Penulis:
Siti Ulami
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Imam Bonjol Padang

#RockyGerung #Reshuffle #KabinetMerahPutih