 |
| Foto: ANTARA/Ricky Prayoga |
NARRAN.ID, NEWS -- Bandung – Suasana tegang menyelimuti Gedung Koesoemadinata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad), Senin (19/5/2025), ketika puluhan guru besar berkumpul dan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah kebijakan kesehatan nasional. Mereka menyerukan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Desakan itu disampaikan dalam sebuah dokumen resmi bertajuk “Maklumat Padjadjaran” yang dibacakan secara terbuka di hadapan civitas akademika dan media.
“Kami menilai banyak kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini tidak melibatkan organisasi profesi dan komunitas kesehatan. Padahal, partisipasi mereka penting demi menjamin mutu layanan dan keadilan dalam sistem kesehatan,” ujar salah satu guru besar yang turut menyusun maklumat tersebut.
Kritik terhadap UU Kesehatan dan Sentralisasi Kebijakan
Dalam pernyataannya, para guru besar FK Unpad mengkritik berbagai kebijakan yang dinilai terlalu terpusat dan mengabaikan aspirasi lapangan. Salah satunya terkait implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menurut mereka dilakukan tanpa dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk organisasi profesi seperti IDI, PPNI, hingga IBI.
“Kebijakan yang lahir dari ruang tertutup rawan menimbulkan resistensi. Dunia kesehatan bukan hanya urusan administrasi birokrasi, tapi soal nyawa dan kepercayaan publik,” ungkap mereka dalam maklumat.
Tanggapan Kementerian Kesehatan
Menanggapi desakan evaluasi, pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa seluruh kebijakan telah melalui proses legislasi resmi di DPR, serta didasarkan pada kebutuhan reformasi sistem kesehatan yang lebih merata dan efisien.
Juru bicara Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa UU Kesehatan justru membuka jalan untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kami tetap membuka ruang dialog, namun harus ditegaskan bahwa kebijakan ini untuk memperbaiki sistem, bukan meminggirkan siapa pun,” kata Nadia, dikutip dari Kompas.com.
Suara dari Aliansi Profesor Kesehatan
Desakan evaluasi terhadap Menkes ini bukan yang pertama. Pada awal 2025 lalu, tujuh guru besar dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa juga menyurati Presiden Prabowo, menyoroti ketegangan antara Kemenkes dan organisasi profesi.
