 |
| Ayatollah Imam Ali Khamenei |
Sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh tersebut, MBS menegaskan kesiapannya untuk mengembangkan persenjataan nuklir demi mengimbangi kapabilitas nuklir Iran yang diyakini telah lebih dulu melangkah maju. Retorika tajam MBS ini menemukan momentumnya dalam kemitraan strategis dengan Donald Trump, di mana dalam pertemuan di Gedung Putih, Trump memamerkan keberhasilan ekonomi AS melalui penjualan senjata ke Arab Saudi senilai USD 400 miliar yang diklaim menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Bagi Trump, isu nuklir Iran bukan sekadar ancaman keamanan, melainkan instrumen terencana untuk melumpuhkan posisi Khamenei melalui pendekatan yang pragmatis namun agresif.
Kecemasan global terhadap program nuklir Iran selalu memuncak setiap kali negara tersebut menggelar pemilu, termasuk saat Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden ketiga belas. Media Barat sering kali membingkai proses demokrasi di Iran sebagai sesuatu yang cacat dan tidak demokratis, dengan menyoroti tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) sebesar 49% sebagai titik terendah dalam sejarah republik tersebut. Namun, narasi Barat ini dianggap mengandung standar ganda jika dibandingkan dengan realitas politik di Amerika Serikat sendiri; misalnya pada pemilu 1996 antara Bill Clinton dan Bob Dole yang juga mencatatkan partisipasi 49%, atau pemilu 2016 di mana sistem elektoral memenangkan Donald Trump meskipun ia kalah telak dalam perolehan suara rakyat (popular vote) dari Hillary Clinton. Perbandingan ini menunjukkan adanya bias persepsi dalam menilai legitimasi kepemimpinan sebuah negara berdasarkan angka statistik semata.
Sejarah hubungan Iran dengan dunia internasional terus mengalami fluktuasi yang dramatis, mulai dari era Mahmoud Ahmadinejad yang bergaris keras hingga masa kepemimpinan Hassan Rouhani yang moderat. Ketika Ahmadinejad terpilih pada 2005, dunia gempar oleh retorika mengenai penghapusan Israel dari peta, meskipun pernyataan tersebut sering kali dikutip di luar konteks aslinya dan tidak pernah terwujud secara fisik hingga ia lengser.
Sebaliknya, saat di bawah kepemimpinan Rouhani dan melalui diplomasi bersama Presiden Obama, ketegangan nuklir sempat mereda dengan lahirnya kesepakatan JCPOA pada 2015. Sayangnya, harapan akan stabilitas jangka panjang tersebut hancur seketika saat Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018, yang kemudian memicu kembali siklus tekanan maksimum dan ketidakpastian politik di kawasan tersebut.
Resiko Trump
Trump seperti “dewa mabuk” berteriak kencang lalu hilang, hal itu juga dia lakukan dalam kesepakatan Nuklir bersama Iran. Trita Parsi, mantan penasehat Presiden Obama, dalam buku Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy (2017), mengatakan JCPOA telah menyelesaikan dua masalah dalam sekali “jalan” yaitu menghindari perang dengan Iran dan mencegah Iran memiliki bom nuklir. Menurut Parsi pula, jika dibandingkan, kemenangan ini sama pentingnya dengan keberhasilan Presiden Nixon mencairkan (rapproachment) hubungannya dengan Cina pada 1972.
Kekhawatiran global sempat menyelimuti masa kepemimpinan mendiang Presiden Raisi yang dikenal sebagai sosok ultra-konservatif, terutama terkait masa depan JCPOA setelah pengunduran diri Amerika Serikat. Selama dua dekade terakhir, program nuklir Iran terus berada di bawah bayang-bayang kecurigaan internasional karena dianggap memiliki orientasi militer untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang dinilai mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah maupun dunia. Keputusan sepihak AS untuk keluar dari kesepakatan tersebut pada era Trump secara otomatis menarik kembali seluruh proses diplomasi ke titik nol, yang pada akhirnya memperumit jalan keluar bagi krisis ini.
Penerapan strategi maximum pressure ala Trump, yang mengandalkan sanksi ekonomi berlapis dan gertakan militer, kini dianggap tidak lagi efektif untuk menekan pemerintahan di era Raisi. Berbagai aktor internasional, termasuk analis di internal Amerika Serikat dan Israel, mulai menyadari bahwa pendekatan konfrontatif semacam itu justru kontraproduktif. Alih-alih memaksa Iran untuk menghentikan ambisi nuklirnya, tekanan ekstrem tersebut diprediksi hanya akan memicu eskalasi konflik terbuka yang berisiko menyulut peperangan besar di kawasan.
Keteguhan Khamenei
AS bukan pengalaman baru bagi Iran. Ingatan itu kuat sejak awal revolusi Islam bahkan sejak Almarhum Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini tak lepas dari hubungan pahit Iran-AS sejak Revolusi Iran 1979 dan keputusan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi ekonomi, termasuk larangan ekspor minyak Iran dan transaksi dengan Bank Sentral Iran, per 5 November mendatang.
Di mata Teheran, AS telah meninggalkan jejak-jejak hitam yang sulit dilupakan, yang membuat kacau di Iran. Dari keterlibatan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dalam kudeta PM Iran Mohammad Mosaddeq tahun 1953, dukungan AS kepada Saddam Hussein dalam Perang Irak-Iran 1980-1988, dan seterusnya hingga keluarnya AS dari kesepakatan nuklir 2015.
Kenneth M Pollack, mantan analis CIA dan Direktur Urusan Teluk Dewan Keamanan Nasional AS, menangkap kebencian Iran kepada AS dalam bukunya, The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America (New York: 2004): ”Orang-orang yang memerintah Teheran hari ini secara reflektif meyakini selama 50 tahun, Pemerintah AS adalah jahat, sumber seluruh masalah di dunia dan penyebab utama seluruh masalah Iran.”
Iran memang terselamatkan dengan minyak adalah sumber utama devisa Iran selama ini. Upaya menghentikan ekspor minyak Iran sama saja dengan membunuh negara para Mullah itu yang dikenal memiliki hubungan buruk dengan AS sejak revolusi Iran pada 1979.
Upaya menghentikan ekspor minyak Iran sama saja dengan membunuh negara para Mullah itu. Iran saat ini memproduksi 4 persen kebutuhan minyak dunia. Iran mengekspor 450.000 barrel minyak per hari ke Eropa dan 1,8 juta barrel minyak per hari ke Asia, sebagian besar ke India dan China.
Bahkan, Tekad AS menghentikan ekspor minyak Iran terungkap dalam pembicaraan telepon antara Presiden Trump dan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz al-Saud tahun 2018. Trump meminta Raja Salman menambah produksi minyak Arab Saudi sebanyak 2 juta barrel lagi per hari untuk menutupi kekurangan suplai minyak dunia jika ekspor minyak Iran berhenti.
Peran Khamenei vital namun tidak semua kadang berlangsung dengan baik. Ya itu benar adanya, Sebagaimana bola salju, pasca sanksi gelombang protes rakyat Iran terus membesar. Kalau sebelumnya demonstrasi hanya diikuti oleh rakyat akar rumput yang dipicu melambungnya harga bahan pokok, masyarakat kelas menengah pun mulai tertarik untuk berpartisipasi. Hal ini pula terjadi beberapa waktu lalu yang menewaskan ribuan demonstran.
Memang Iran tidak hanya mengalami keterpurukan ekonomi, tapi krisis multidimensi yang juga dirasakan orang berpunya. Melihat situasi mulai genting, pemerintah mengerahkan talabeh (murid pesantren), anggota basij (relawan), pasdaran (Garda Revolusi), dan pegawai negeri untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi tandingan.
Sementara itu, pejabat dan Pemimpin Agung Iran almarhum Ayatollah Ali Khamenei menuduh kekuatan asing menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menciptakan kekacauan di Iran. Ironis, sebelumnya, pemerintah selalu berkoar bahwa tidak ada kekuatan luar yang dapat memengaruhi rakyat Iran yang loyal pada pemerintahnya, tapi kini kekuatan asing dipandang sebagai biang kerok krisis yang sedang dihadapi rezim mullah. Inilah begitu banyak respon dari pihak saat pengumuman kematian Ayatullah Ali Khamenei tersebar.
Namun jangan lupa bahwa simpati atas Iran juga mengalir saat kerasnya mereka menjawab perlakuan Israel bai katas Palestina atau saat serangan tanpa dasar atas kedaulatan negaranya. Ayatollah Ali Khamenei sudah cukup sabar menahan diri dengan banyak permainan barat dalam kesepakatan nulirnya. Iran memilih menahan diri menghadapi pembunuhan komandan Divisi Al-Quds dalam Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) AS dekat bandara udara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.
Iran juga memilih menahan diri terhadap pembunuhan ilmuwan nuklir terkemukanya, Mohsen Fakhrizadeh, pada 27 November 2020 dekat kota Teheran yang diduga kuat dilakukan dinas intelijen luar negeri Israel (Mossad). Harga mahal berupa sikap menahan diri yang dilakukan oleh Teheran tersebut disertai harapan berupa imbalan kembalinya JCPOA 2015.
Iran barangkali telah memiliki kalkulasi jika melancarkan serangan balasan besar-besaran atas tewasnya Soleimani ataupun Fakhrizadeh, niscaya akan meletus perang besar dengan AS atau Israel. Hal itu tentu akan mengubur peluang kembalinya JCPOA. Namun, tidak mudah bagi Biden untuk menghidupkan lagi JCPOA tanpa ada modifikasi seperti yang dihendaki Teheran.
Jadi semakin tegas bahwa tidak ada pengecualian yang tidak berubah sama sekali dari Ayatollah Imam Khomeini hingga Ayatollah Ali Khamenei bahwa ajaran AS adalah Great Satan dan slogan "Marg bar Amrika!" (Death to America Death) masih melekat di masyarakat, mullah, dan menjadi doktrin bagi Garda Revolusi. Hingga kini ajaran Khomeini masih kerap didengungkan di masjid-mesjid saat shalat Jumat. Selamat Jalan Ayatollah!
Penulis:
(Penikmat Masalah Sosial)
