 |
| Foto: Suarabaru.id |
NARRAN.ID, NEWS -- Semarang – Penetapan empat anggota ormas Grib Jaya sebagai tersangka dalam kasus perusakan aset PT KAI di kawasan Gergaji, Randusari, Semarang Selatan, menguak satu pola yang mulai sering berulang: penggunaan massa ormas untuk menekan dalam konflik lahan. Kali ini, para tersangka disebut menjalankan aksinya atas pesanan seseorang berinisial Eko, yang kini berstatus buron. Namun, ini bukan kali pertama Grib Jaya terseret dalam kasus serupa.
Pada November 2021, ormas yang sama juga dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena menduduki lahan negara di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat itu, Grib Jaya mengklaim sedang “membela masyarakat” yang merasa haknya diabaikan. Namun, BMKG bersikukuh bahwa lahan tersebut milik negara, dan aksi pendudukan dianggap sebagai bentuk perampasan fasilitas publik.
Jika ditarik benang merahnya, pola yang muncul terlihat serupa: pengerahan massa beratribut, narasi membela rakyat, dan intimidasi terhadap pihak yang bersengketa. Dalam kasus Semarang, motifnya bahkan lebih terang: bayaran sebesar Rp1,7 juta untuk membuat kerusakan dan menciptakan ketakutan di lapangan.
“Ini bukan hanya soal perusakan fisik, tapi soal bagaimana rasa aman masyarakat ikut dirampas,” tegas Kombes Pol Dwi Subagio, Direktur Reskrimum Polda Jateng.
Aksi di Semarang itu menyebabkan kerugian hingga Rp250 juta bagi PT KAI dan memunculkan tekanan psikologis bagi para pekerja. Mereka bukan hanya kehilangan alat kerja, tapi juga rasa aman di lokasi proyek.
Saatnya Tegakkan Batas
Apa yang terjadi di Semarang dan Ciputat menunjukkan bahwa peran ormas dalam masyarakat kini berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka kerap mengklaim berada di pihak rakyat. Namun di sisi lain, tak jarang justru menjadi alat tekanan dalam konflik-konflik yang seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum.
Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas. Tak cukup menangkap pelaku di lapangan, tapi juga mengejar siapa yang berada di balik layar. Siapa yang membayar, siapa yang mengatur, dan siapa yang mengambil keuntungan dari kekacauan.
Jika tidak ada ketegasan, maka bukan tak mungkin pola serupa akan terus berulang—dari satu kota ke kota lain, dari satu sengketa ke sengketa berikutnya. Dan setiap kali itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya negara atau korporasi, tapi juga masyarakat sipil yang mendambakan kepastian hukum dan rasa aman.
