Iklan

Minta Dana Tambahan, Parpol Dituding Jadikan Demokrasi sebagai Komoditas

narran
Minggu, 25 Mei 2025 | Mei 25, 2025 WIB Last Updated 2025-05-25T14:59:09Z
Minta Dana Tambahan, Parpol Dituding Jadikan Demokrasi sebagai Komoditas
Foto: ANTARA Foto/Asprilla Dwi Adha

NARRAN.ID, NEWS -- Jakarta — Usulan pemerintah untuk menambah bantuan keuangan kepada partai politik memicu respons tajam dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satunya, menyampaikan catatan kritis: demokrasi tak cukup hanya dibayar dengan uang, tanpa disertai reformasi internal yang nyata.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menyebut bahwa wacana peningkatan dana bantuan parpol sebenarnya bukan hal baru. Namun, kata dia, selama belum ada pembenahan dari dalam partai, maka wacana tersebut hanya akan menjadi “tambal sulam” tanpa menyentuh akar persoalan.

"Penambahan dana bisa dibenarkan asal ada reformasi struktural dalam tubuh partai politik. Kalau tidak, itu sama saja membuang uang negara," tegas Donal, dikutip dari Tempo.

Donal juga menyinggung dominasi ketua umum partai yang dinilainya terlalu kuat dan minim kontrol. Dalam banyak kasus, arah kebijakan hingga rekrutmen pejabat publik pun ditentukan oleh segelintir elite, bukan hasil musyawarah partai secara demokratis.

Sementara itu, peneliti ICW lainnya, Kurnia Ramadhana, menambahkan bahwa transparansi keuangan parpol juga masih jauh dari harapan. Selama ini, parpol cenderung hanya melaporkan dana bantuan dari negara, sementara sumber dana lain seperti iuran anggota dan sumbangan publik jarang dilaporkan secara terbuka.

“Parpol seharusnya tunduk pada prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa,” ujar Kurnia, sebagaimana dilansir Jaring.id.

Wacana soal besaran dana pun tak luput dari sorotan. Usulan agar dana bantuan parpol ditingkatkan hingga Rp1 triliun per tahun, bagi ICW, dinilai tak masuk akal. Sebagai pembanding, Donal menyebut anggaran lembaga strategis seperti KPK atau Mahkamah Konstitusi pun tidak sampai sebesar itu.

“Kalau parpol ingin mendapatkan kepercayaan publik, mestinya mereka juga siap diaudit secara menyeluruh,” tambah Donal.

ICW menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Partai Politik, terutama yang menyangkut mekanisme pendanaan, pengawasan, serta akuntabilitas internal. Selain itu, partai-partai juga didorong untuk membuka laporan keuangannya secara berkala kepada publik.

Bagi ICW, memperkuat demokrasi memang membutuhkan biaya. Namun lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah komitmen dan kemauan politik untuk berubah — karena tanpa itu, berapa pun uang yang dikucurkan, tak akan menyentuh akar persoalan demokrasi di Indonesia.

#Parpol #Dana #Usulan #ICW 
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Minta Dana Tambahan, Parpol Dituding Jadikan Demokrasi sebagai Komoditas

Trending Now